Ketua Baznas Pasaman: "People Power" Sikap Pemaksaan Kehendak

INDONESIASATU.CO.ID:

PASAMAN -- Yang berhak berbicara atas nama seluruh rakyat Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden, dan 560 orang anggota DPR RI. Bukan ribuan atau jutaan orang yang berteriak-teriak dijalanan. Demonstrasi hanya ruang mengemukakan pendapat secara bersama-sama dalam waktu yang sama dengan cara yang sama dalam batasan ruang undang-undang. Jika caranya melanggar undang - undang, berarti kejahatan, perbuatan jahat terhadap rakyat secara umum. 

"Kalau gerakan massa yang disebut "people power" menolak hasil pemilu keluar dari batasan undang-undang, maka hal itu bukan sikap demokratis, tetapi sikap pemaksaan kehendak, pemerkosaan terhadap kedaulatan rakyat,"sebut Ketua Baznas Kabupaten pasaman H. Syafrizal St, SIQ, S. Ag, M, Mpd, Sabtu (18/05/2019) di lubuk sikaping.

Menurutnya gerakan people power akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa indonesia. 

“Kami menolak gerakan people power, itu berpotensi akan merusak persatuan dan kesataun bangsa indonesia,” ujar Ketua Baznas.

Lanjutnya, Ketua Baznas juga meminta masyarakat di Kabupaten Pasaman agar mampu manjaga dan merawat keutuhan NKRI. Di samping itu, dirinya juga meminta agar masyarakat lebih berhati-hati dengan berita hoax. “Mari jaga perdamaian dan jangan mudah diprovokasi dengan berita yang belum tentu kebenarannya,” imbuhnya.

Editor: Anto

  • Whatsapp

Index Berita